Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap 12 Kasus Narkoba, 15 Tersangka Diciduk, Empat Residivis
Surabaya , Siagakota.net- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkap 12 kasus peredaran narkotika di wilayah Surabaya selama periode 16 Oktober hingga 5 November 2026. Dalam serangkaian pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 15 tersangka yang seluruhnya merupakan laki-laki. Empat di antaranya diketahui sebagai residivis kasus narkoba.
Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan mengatakan, belasan tersangka tersebut menjalankan modus operandi yang relatif sama dalam mengedarkan barang haram. Mayoritas menggunakan sistem ranjau atau meletakkan narkotika di lokasi tertentu untuk diambil pembeli.
“Modusnya hampir keseluruhan sama, menggunakan sistem ranjau. Ada juga yang pembelinya sudah kenal sehingga bisa langsung membeli,” ujar Adik, Kamis (12/11/2026).
Menurut Adik, seluruh tersangka ditangkap saat beroperasi di sejumlah wilayah Surabaya. Berdasarkan hasil pengungkapan tersebut, nilai peredaran narkotika yang berhasil dibongkar diperkirakan mencapai Rp 200 juta.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu dengan berat bruto 153,91 gram dan 20 butir pil ekstasi.
Selain itu, petugas turut mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Barang bukti tersebut meliputi satu mesin pres, enam timbangan elektrik, 12 unit telepon seluler, 13 bendel klip plastik, uang tunai Rp 2.073.000, tujuh sekrop, serta satu buku catatan rekap penjualan.
Adik menjelaskan, pengungkapan 12 kasus tersebut merupakan hasil penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan jajarannya selama kurun waktu tersebut.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan (2) huruf a juncto Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
sedangkan tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.(*)