Warga Jiken Demo SPPG, Soroti Limbah IPAL dan Tuntut Evaluasi Pengelola
Sidoarjo, Siagakota.net – Puluhan warga Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menggelar aksi demonstrasi di depan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jiken, Senin (16/11/2026). Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG, mulai dari dugaan pelanggaran pengelolaan limbah IPAL hingga persoalan ketenagakerjaan dan gangguan kenyamanan warga.
Dalam aksi tersebut, warga menyoroti dugaan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan. Mereka khawatir pembuangan limbah berpotensi mencemari sumber air dan berdampak terhadap lingkungan sekitar.
Selain persoalan lingkungan, warga juga mempertanyakan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk upah, kepesertaan BPJS, serta jam kerja yang disebut mencapai 16 jam sehari berdasarkan keterangan warga dan mantan karyawan.
Biro Hukum PT Cakrawala Globalindo Persada, Agustinus Milla ATE, S.H., mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah laporan dan temuan yang disampaikan masyarakat.
Menurut Agustinus, pihaknya sebelumnya telah mengupayakan audiensi dengan pengelola SPPG pada 22 Oktober 2026. Namun, pertemuan yang direncanakan di Rumah Makan Kuliner Jenggolo tidak terlaksana sesuai agenda.
Pihaknya kemudian mendatangi langsung SPPG Jiken dan bertemu dengan sejumlah perwakilan pengelola, termasuk kepala SPPG dan pihak yayasan.
Namun, audiensi tersebut disebut berujung ketegangan setelah terjadi perbedaan pendapat. Agustinus juga mengungkapkan dugaan adanya tindakan pemukulan terhadap salah satu anggota timnya serta ucapan verbal yang dinilai tidak pantas.
“Kami merasa tersakiti atas kejadian tersebut. Persoalan ini sudah kami bawa ke ranah hukum, sudah dilakukan visum dan pemeriksaan BAP. Hari ini kami menuntut keadilan, baik untuk kepentingan warga maupun penegakan hukum,” ungkap Agustinus saat aksi berlangsung.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Mereka juga mendesak evaluasi terhadap direktur atau pengelola serta kepala SPPG, termasuk tindakan tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Keluhan juga disampaikan Neti, salah satu warga yang rumahnya bersebelahan dengan lokasi SPPG. Ia mengaku terganggu dengan aktivitas operasional, terutama suara bising ompreng, pendingin ruangan (AC), serta aktivitas bongkar muat dan keluar-masuk pengiriman LPG.
“Saya merasa terganggu dengan adanya aktivitas SPPG, terutama suara bising dari ompreng, suara AC, serta aktivitas keluar-masuk barang pengiriman LPG,” keluh Neti.
Sementara itu, Kepala Desa Jiken, Budiono, saat dikonfirmasi mengatakan pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui mediasi atau pertemuan informal.
Menurutnya, pihak desa telah mengundang pengelola SPPG, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa untuk mencari jalan keluar. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi berwenang segera turun tangan agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat menegaskan, program pemenuhan gizi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, hak pekerja, dan kenyamanan warga di sekitar lokasi operasional.(Klik3)










