Reses DPRD Jatim, Benjamin Dorong Satu Kecamatan Satu SMA/SMK
Sidoarjo, Siagakota.net – Kebutuhan pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang mencuat dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, yang berlangsung di halaman Balai Desa Medalem kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo,Minggu (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dr. dr. Benjamin K., M.Kes., MARS., Ph.D., anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Salah satu aspirasi disampaikan Susanto, warga Medalem. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat.
Menurut Susanto, jarak sekolah yang selama ini dinilai terlalu jauh menjadi kendala bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Selain menambah waktu perjalanan, kondisi tersebut juga membebani orang tua dengan biaya transportasi tambahan.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat memiliki akses pendidikan menengah atas yang lebih mudah dan terjangkau.
Menanggapi usulan tersebut, Benjamin menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menilai, pemerataan fasilitas pendidikan melalui pembangunan sekolah di setiap kecamatan merupakan kebutuhan penting yang perlu diperjuangkan.
“Menurut saya, keberadaan SMA atau SMK di setiap kecamatan sangat penting. Selain mendekatkan akses pendidikan kepada anak-anak, hal ini juga memberikan rasa aman bagi siswa saat berangkat dan pulang sekolah serta membantu meringankan biaya transportasi orang tua,” ungkap Benjamin.
Ia bahkan mendorong agar aspirasi tersebut menjadi gerakan bersama dengan mengusung gagasan satu kecamatan minimal memiliki satu SMA atau SMK.
“Ini bisa menjadi usulan luar biasa. Nanti teman-teman akan kita gaungkan bahwa temanya adalah satu kecamatan satu SMA minimal, atau SMA maupun SMK,” tegasnya.
Selain persoalan pendidikan, reses tersebut juga menampung aspirasi dari para kader Posyandu dan PKK yang selama ini berperan aktif dalam pelayanan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.
Para kader berharap adanya perhatian pemerintah terhadap perbaikan fasilitas kantor PKK serta sarana pendukung kegiatan Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Benjamin mengapresiasi pengabdian para kader yang dinilai telah berjuang memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi ibu-ibu dan anak balita.
Menurutnya, usulan perbaikan kantor PKK maupun fasilitas PAUD akan menjadi bahan perjuangan dan pembahasan dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, melainkan menjadi sarana penting untuk menghimpun kebutuhan riil masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Klik3)