Kejati Jatim Tetapkan 3 Tersangka Baru Korupsi KUR BNI Jember, Kerugian Negara Rp41,48 Miliar

Surabaya, Siagakota.net – Kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023 terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp41,48 miliar.

Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC sebagai sekretaris kelompok, serta HP yang merupakan Pejabat Sementara BNI Kalisat. Penetapan dilakukan tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim pada Senin (16/11/2026).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan penyaluran KUR Mikro melalui skema Collection Agent di wilayah BNI Cabang Jember.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026. Dengan demikian, sedikitnya empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang diungkap tersebut.

Modus Dugaan Penyimpangan Gunakan Identitas Warga

Dalam penyidikan, Kejati Jatim menemukan dugaan penyimpangan penyaluran KUR Mikro melalui 19 Collection Agent (CA) yang terlibat dalam penyaluran kredit selama 2021 hingga Mei 2023.

Para agen tersebut memiliki tugas merekomendasikan calon debitur, mengumpulkan dokumen pengajuan kredit, hingga membantu proses pelunasan KUR petani.

Namun, penyidik menduga sejumlah pengajuan kredit dilakukan menggunakan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR karena bukan petani maupun pelaku usaha produktif.

Salah satu praktik yang disorot terjadi pada Pokmas Titipan Barokah. Tersangka A diduga mengajukan 63 calon debitur dengan nilai masing-masing Rp45 juta. Padahal, nama-nama tersebut diduga tidak memiliki usaha peternakan maupun usaha produktif yang layak menerima fasilitas KUR.

Identitas calon debitur diduga diperoleh dengan meminta warga meminjamkan KTP, kartu keluarga (KK), dan akta nikah. Warga disebut diberi alasan bahwa dokumen tersebut diperlukan untuk memperoleh bantuan sosial.

Pengumpulan identitas itu diduga dibantu JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah.

Penyidik menduga penggunaan identitas warga tersebut berkaitan dengan upaya menutup kredit KUR tahun sebelumnya yang mengalami kemacetan sekaligus menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

Dana KUR Diduga Tidak Diterima Debitur

Dalam pengembangan perkara, HP yang saat itu menjabat sebagai Pgs BNI Kalisat diduga membantu pembentukan kelompok baru. JAC kemudian menghubungkan kelompok tersebut dengan Edi Mulyono, seorang peternak kambing.

Pokmas Titipan Barokah selanjutnya dibentuk dengan menempatkan A, anak Edi Mulyono, sebagai ketua kelompok.

Penyidik juga menemukan dugaan proses verifikasi dokumen pengajuan KUR tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hal tersebut diduga berkaitan dengan arahan Pemimpin Cabang BNI Jember saat itu, Muhammad Fardian Harbani (MFH), agar pengajuan dan pencairan kredit segera direalisasikan.

MFH bahkan disebut aktif memantau kesiapan Pokmas Titipan Barokah dengan mendatangi kandang kambing milik Edi Mulyono. Proses penandatanganan perjanjian kredit diduga berlangsung di lokasi tersebut.

Setelah perjanjian ditandatangani, buku tabungan dan kartu ATM para debitur diduga dikuasai Ketua Collection Agent.

Dana KUR yang dicairkan kemudian ditampung dalam rekening Pokmas Titipan Barokah dan dicairkan secara bertahap oleh A bersama JAC untuk kepentingan kelompok atau agen. Dana tersebut diduga tidak diserahkan kepada masyarakat yang identitasnya digunakan sebagai debitur.

Dugaan Aliran Uang kepada Pimpinan Cabang BNI

Selain penyimpangan proses pengajuan dan pencairan kredit, penyidik juga mengungkap dugaan pemberian uang kepada MFH.

Dalam perkara Pokmas Titipan Barokah, MFH diduga menerima uang dari Collection Agent dengan total Rp105 juta.

Sementara dalam perkara yang melibatkan CV Karomah Jaya Mandiri, tersangka ASH diduga memberikan uang Rp100 juta kepada MFH. Pemberian tersebut disebut dilakukan setelah MFH meminta Rp200 juta agar pengajuan KUR Mikro melalui agen tersebut segera diproses.

Kerugian Negara Capai Rp41,48 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan penyaluran KUR melalui Pokmas Titipan Barokah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.955.008.424.

Sedangkan kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan ASH mencapai Rp3.301.848.868.

Adapun berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur tertanggal 7 April 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023 mencapai Rp41.487.138.481.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik juga menerapkan alternatif sangkaan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga Tersangka Ditahan Selama 20 Hari

Kejati Jatim langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka baru selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim.

Sementara ASH yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka telah menjalani penahanan sejak 10 November hingga 30 November 2026.

Kejati Jatim menegaskan penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan penyaluran KUR Mikro melalui Collection Agent di BNI Cabang Jember.

Pengembangan perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penyaluran dana KUR yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan sektor produktif.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *