Revitalisasi TK DWP Lajuk Rp203,5 Juta Libatkan Pekerja dari Luar Desa, Mekanisme Swakelola Dipertanyakan
Sidoarjo, Siagakota.net. Pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk revitalisasi gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan.
Selain itu Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp203.523.274,74 tersebut dipertanyakan terkait penerapan mekanisme swakelola dan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Sorotan muncul setelah diketahui bahwa sejumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan bukan berasal dari Desa Lajuk.
Sementara itu Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian tenaga kerja disebut berasal dari wilayah Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, serta Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam program revitalisasi yang menggunakan mekanisme swakelola. Termasuk bagaimana proses perekrutan tenaga kerja, pembentukan tim pelaksana, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengadaan material pembangunan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan revitalisasi tersebut direncanakan berlangsung selama 90 hari kalender dengan target penyelesaian pada Desember 2026.
Saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11/2026), Kepala Sekolah TK DWP Lajuk, Atik Indah Ayuni, menjelaskan bahwa pembangunan gedung sekolah dilaksanakan menggunakan sistem swakelola.
Atik menyampaikan bahwa pemilihan tenaga kerja mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk domisili pekerja yang masih berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya Kecamatan Balongbendo. Selain itu, percepatan penyelesaian pembangunan juga menjadi salah satu pertimbangan.
Ia menyebutkan terdapat enam orang pekerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah tersebut.
Meski demikian, keterangan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan swakelola. Di antaranya terkait pembentukan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, termasuk mekanisme pengadaan material serta pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
LSM AUU Soroti Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Urun Remaja (LSM AUU) Kabupaten Sidoarjo, Hariyadi, yang akrab disapa Banteng.
Ia mempertanyakan kebijakan pelaksanaan pembangunan TK DWP Lajuk yang dinilai belum menunjukkan prioritas terhadap keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan.
Menurut Banteng, program bantuan pemerintah yang menggunakan mekanisme swakelola semestinya juga memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat setempat, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Kalau pembangunan dilaksanakan dengan sistem swakelola, seharusnya masyarakat sekitar juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat. Jangan sampai keberadaan program bantuan pemerintah justru mengabaikan potensi tenaga kerja lokal yang ada di Desa Lajuk,” tegas Banteng.
Ia menilai keterlibatan masyarakat setempat bukan sekadar persoalan kesempatan memperoleh pekerjaan, melainkan juga bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat di lingkungan penerima bantuan.
Banteng juga meminta pihak sekolah selaku pihak yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan agar lebih terbuka, khususnya terkait dasar pemilihan tenaga kerja, mekanisme perekrutan, serta pembagian tugas dalam proyek tersebut.
Lebih lanjut, Banteng mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis program yang berlaku.
Ia menyinggung sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tata kelola bantuan pemerintah.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk dukungan pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Regulasi tersebut mengatur prinsip dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaksanaan melalui
metode swakelola.
Banteng juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.
Selain itu Dalam tata kelola bantuan pemerintah, ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 beserta perubahannya mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga.
Sementara itu, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola juga menjadi salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme tersebut.
Dalam pedoman swakelola, penyelenggaraan kegiatan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, hingga serah terima hasil pekerjaan sesuai jenis swakelola yang diterapkan.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya bangunan selesai atau tidak. Tetapi bagaimana prosesnya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana penggunaan anggarannya, dan apakah seluruh tahapan sudah sesuai dengan petunjuk teknis serta aturan yang berlaku,” ujarnya.
Penggunaan Anggaran Perlu Dijelaskan Secara Terbuka
Dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, penggunaan anggaran negara tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik.
Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Karena itu, sejumlah aspek dalam pembangunan TK DWP Lajuk dinilai perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Aspek tersebut meliputi realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp203.523.274,74, volume dan spesifikasi teknis pekerjaan, kualitas material bangunan, administrasi tenaga kerja, hingga kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan.(Klik 16)










