Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Siap Gelar Aksi Besar di Surabaya
Surabaya, Siagakota.net – Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai Kota Surabaya, Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai elemen gerakan sosial menggelar aksi bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, menjelaskan bahwa massa akan membawa sejumlah tuntutan utama. Di antaranya mendesak pencabutan revisi Undang-Undang Polri serta Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang dinilai berpotensi membuka ruang praktik militerisme dan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
Selain itu, peserta aksi juga akan menyuarakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), memperkuat nilai tukar rupiah, dan menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merugikan masyarakat.
Menurut Ikhsan, Gedung Negara Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena memiliki nilai historis sekaligus berada di kawasan strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Surabaya.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi rakyat di ruang publik yang memiliki nilai sejarah dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Aksi ini terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja, hingga komunitas masyarakat sipil lainnya. Ikhsan menyebut demonstrasi tersebut juga menjadi langkah awal untuk membangun gerakan yang lebih besar ke depannya.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur juga berencana menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (17/6/2026). Saat ini, koordinasi dan persiapan masih terus dilakukan, termasuk penentuan lokasi aksi.
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat lima tuntutan utama yang akan dibawa mahasiswa. Tuntutan tersebut meliputi penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, penolakan terhadap militerisme, serta penguatan nilai tukar rupiah.
Untuk mematangkan agenda aksi, BEM SI Jawa Timur dijadwalkan menggelar konsolidasi lanjutan pada 16 Juni 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan demonstrasi.
Dengan adanya dua agenda aksi besar tersebut, kawasan pusat Kota Surabaya diperkirakan akan menjadi titik berkumpulnya berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan nasional dan kondisi ekonomi yang tengah berkembang.(Klik L1)