Transparansi Kemitraan Media Sidoarjo Dipertanyakan, Diskominfo Buka Suara
Sidoarjo, Siagakota.net – Puluhan wartawan dari berbagai platform, mulai media online hingga cetak, mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, Senin (27/4/2026) siang.
Aksi ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bentuk desakan agar kebijakan publikasi, iklan, dan advertorial pemerintah daerah dibuka secara terang dan adil.
Sejak pagi, para jurnalis sudah berkumpul dan sempat menunggu berjam-jam sebelum akhirnya diterima dalam audiensi di ruang rapat lantai dua. Ketegangan yang sempat terasa mencair ketika dialog resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Anita Inggit.
Dalam pertemuan itu, Diskominfo berupaya meluruskan berbagai isu yang berkembang. Anita menegaskan tidak ada upaya pembatasan atau diskriminasi terhadap media dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Isu soal “kuota 65 media” yang sempat beredar pun ditepis. Menurutnya, angka tersebut hanyalah bagian dari pendataan tahap awal pada semester pertama 2026, bukan angka final.
“Total media yang sudah terdaftar hingga April 2026 mencapai 234, terdiri dari media online, cetak, radio, dan televisi,” jelasnya tegas.
Dari jumlah itu, baru 65 media yang masuk tahap awal kemitraan—meliputi 13 media cetak, 14 televisi, 3 radio, dan 35 media siber. Diskominfo menyebut proses ini murni bagian dari verifikasi administrasi, bukan pembatasan akses.
Lebih jauh, pemerintah daerah tengah merancang sistem kemitraan yang lebih tertib dan transparan. Sejumlah syarat pun ditegaskan: media harus terverifikasi Dewan Pers, berbadan hukum PT, memiliki NIB beralamat di Sidoarjo, serta aktif melakukan peliputan di wilayah tersebut.
Tak kalah penting, Diskominfo memastikan tidak ada kewajiban bagi media untuk bergabung dengan organisasi tertentu selama seluruh aspek legal terpenuhi.
“Kami ingin kemitraan ini sehat dan profesional. Media harus tumbuh, tapi tetap dalam koridor aturan,” tegas Anita.
Di sisi lain, perwakilan wartawan, Siswanto, menekankan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk solidaritas sekaligus representasi dari rekan-rekan media lainnya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan menghindari prasangka negatif.
“Kami datang untuk mencari solusi, bukan memperkeruh suasana. Ini kepentingan bersama,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi titik awal membuka ruang dialog yang lebih jernih antara pemerintah dan insan pers. Harapannya, polemik kemitraan dapat diselesaikan secara transparan, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menyajikan informasi publik yang kredibel dan berkualitas.(Klik3)