Trenggalek Diapresiasi Mensos atas Komitmen Data Sosial Terpadu
Trenggalek, Siagakota.net – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas keseriusannya dalam mengelola data sosial yang terintegrasi.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan sosialisasi program Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026).
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menilai Trenggalek sebagai salah satu daerah yang konsisten membangun sistem pendataan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial(bansos) agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung keberhasilan program nasional.
“Trenggalek termasuk daerah yang peduli terhadap pengelolaan data. Sistemnya sudah berjalan, tinggal disinkronkan dengan pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan, DTSEN kini menjadi basis data tunggal nasional yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi program, hingga pengambilan kebijakan strategis. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Mensos juga menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, mengingat kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga status ekonomi harus selalu diperbarui melalui koordinasi dari tingkat desa hingga pusat.
“Sekitar 45 persen data penerima bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), sangat bergantung pada proses verifikasi dan pembaruan data oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, Mensos menyoroti pentingnya pendataan kelompok invisible people atau warga rentan yang belum terdaftar, agar dapat segera masuk dalam sistem perlindungan sosial.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung implementasi DTSEN. Pemerintah daerah telah mengoptimalkan Posko Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai pusat koordinasi pendataan.
“Data memang terpusat, tetapi dikumpulkan dari daerah. Tantangan kami adalah memastikan data dari desa bisa langsung terintegrasi dengan sistem pusat secara real-time,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Ipin.
Ke depan, integrasi data tersebut akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat desa, hingga operator desa, guna memastikan setiap perubahan data di tingkat masyarakat dapat segera tercatat dalam sistem nasional. (Klik 7)