kotasiaga@gmail.com
Surabaya, Siagakota.net- Operasi Ketupat Semeru 2025, Polda Jatim tidak hanya melakukan pengamanan Lebaran di jalan raya dan tol saja.
Dalam Operasi kemanusiaan itu Polda Jatim beserta jajaraanya juga memfokuskan pengawasan dan pengamanan jalur-jalur wisata.
Hal itu seperti disampaikan oleh Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto usai kegiatan Halalbihal keluarga besar Polda Jatim di Gedung Mahameru, Senin (31/3).
Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa penanganan keamanan di jalur wisata justru lebih kompleks.
Salah satunya adalah peningkatan kenyamanan pengguna jalan saat keluar-masuk tempat wisata dan kepadatan kendaraan wisatawan.
“Setelah arus mudik saat Lebaran, kegiatan rekreasi akan meningkat, dan ini seperti paket yang memperpanjang masa liburan,” kata Kombes Pol Dirmanto.
Untuk menghadapi kepadatan arus lalu lintas di kawasan wisata, Polda Jatim dan jajarannya telah menyiagakan sejumlah petugas.
“Pengunjung tempat rekreasi biasanya akan meningkat setelah Lebaran,” kata Kombes Dirmanto.
Kabidhumas Polda Jatim juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan curah hujan yang diperkirakan akan terjadi selama hari libur Lebaran 2025 ini.
Kendati demikian, sejumlah titik rawan kemacetan sudah diperiksa untuk menyerap rekayasa lalu lintas jika diperlukan.
“Karena kita juga mempertimbangkan faktor cuaca, jadi hati-hati dalam aktivitas di jalan. Utamakan keselamatan,” ujar Kombes Dirmanto.
Penjagaan di beberapa titik tersebut merupakan upaya aparat kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Alhamdulillah, semuanya sudah siap untuk menghadapi kegiatan di lokasi wisata,” pungkasnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa untuk menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah, jajaran Polda Jatim telah menyiagakan sebanyak 149 pos pengamanan (Pospam), 41 pos pelayanan (Posyan), dan 13 pos terpadu di titik-titik strategis.
Dalam Operasi Ketupat Semeru 2025, Polda Jatim mengerahkan sebanyak 15.231 personel gabungan dari TNI, Polri, ormas, hingga relawan dan instansi terkait. (*)
