MBG Terhambat Pro-Kontra Perizinan, Pengelola Minta Pemerintah Turun Menengahi
Surabaya, Siagakota.net — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif sosial yang bertujuan memperluas akses pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini menjadi perhatian publik di Perumahan Villa Bukit Mas, tepatnya di Cluster Jepang RT 01 RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.
Program yang sejak awal dirancang sebagai jembatan kepedulian sosial ini menghadapi dinamika di lapangan, setelah sebagian warga menyampaikan keberatan terkait aktivitas dapur MBG yang direncanakan berjalan di wilayah tersebut.
Ketua Inspirasi Nusantara Aman Makmur (Ina Makmur) Dukuh Pakis, Joko Dwitanto, menegaskan bahwa MBG hadir dari niat tulus untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendukung pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Ia memastikan bahwa program ini tidak pernah memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut disampaikan Joko pada Minggu (23/11/25).
Menurut Joko, sejak awal seluruh proses telah dilaksanakan secara terbuka dan bertahap, mulai dari pencarian lokasi, komunikasi dengan warga, hingga mediasi. Ia menyebut ia bersama tim bahkan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk meminta persetujuan, sebagai bentuk komitmen terhadap etika sosial.
“Program ini bukan untuk kepentingan kami pribadi. Ini adalah bagian dari upaya membantu masyarakat. Kami juga tidak selamanya berada di sini, karena sudah ada rencana relokasi setelah beberapa waktu berjalan,” ujar Joko.
Sebelum dapur MBG beroperasi, lokasi tersebut telah melalui tahap survei teknis dari BGN, meliputi peninjauan tata ruang, kelayakan konstruksi bangunan, dan sistem pembuangan limbah. Seluruh aspek tersebut dikatakan telah dinyatakan memenuhi standar serta mendapatkan persetujuan. Selain itu, alokasi anggaran program juga telah resmi masuk ke rekening dapur sebagai bentuk legalitas.
Namun, seiring waktu, muncul penolakan dari sebagian warga. Joko menilai bahwa dinamika tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan sikap seluruh warga, dan ia menduga terdapat tekanan atau isu yang membuat sebagian masyarakat enggan menyampaikan dukungan secara terbuka.
“Ada warga yang sebenarnya mendukung, namun memilih diam karena khawatir disalahkan. Ketika terjadi provokasi, apa pun yang kami lakukan seolah dianggap keliru,” tuturnya.
Polemik kemudian berkembang pada isu perubahan fungsi rumah menjadi dapur MBG serta persoalan izin PUD (Peraturan Umum Dalam). Joko menjelaskan bahwa sejak awal tidak pernah ada penyampaian larangan resmi atau keberatan dari pihak lingkungan, dan informasi mengenai aturan tersebut baru muncul mendekati waktu pelaksanaan program.
“Jika sejak awal ada pemberitahuan resmi, tentu akan kami patuhi. Kami siap mengikuti peraturan. Bahkan desain bangunan sudah dibuat tetap menyerupai rumah tinggal agar tidak mengganggu estetika lingkungan,” jelasnya.
Di tengah dinamika yang berkembang, Joko menegaskan bahwa dapur MBG tetap terbuka untuk berdialog. Aktivitas program sementara akan tetap berjalan sambil menunggu kesepakatan final, dengan batas waktu relokasi maksimal tiga bulan sesuai rencana awal.
Joko menambahkan bahwa fondasi utama program MBG adalah semangat berbagi, keberlanjutan aksi sosial, dan upaya nyata membantu sesama, mulai dari kegiatan Jumat Berkah hingga edukasi kesehatan untuk ibu dan anak.
“Jika bukan kami yang menjalankan program ini, siapa lagi? Tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemauan untuk membantu,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Joko mengajak semua pihak untuk menurunkan ego, membangun komunikasi yang sehat, serta mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Ia berharap pemerintah dapat hadir sebagai penengah sehingga situasi dapat berujung pada solusi terbaik dan tidak menimbulkan perpecahan.(Klik3)