kotasiaga@gmail.com
Makassar, Siagakota.net- Komisi III DPR RI membidangi pengawasan kinerja Lembaga penegak hukum mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian secara menyeluruh di tubuh institusi penegak hukum tersebut.
“Kita mendukung rencana bapak presiden untuk melakukan reformasi institusi Kepolisian,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman seusai pertemuan bersama pihak Kejaksaan dan Kepolisian dan unsur lainnya di Mapolda Sulsel, Makassar, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Benny menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri, mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat.
Selain itu, masukan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) gabungan sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama yang membawa aspirasi saat pertemuan bersama presiden didampingi menterinya di Istana Negara Kepresidenan di Jakarta pada Kamis (11/9).
Benny mengatakan langkah yang diambil presiden dinilai sangat tepat melihat kondisi dan situasi di institusi kepolisian yang terus menuai kritikan dan sorotan publik terkait dengan kinerjanya.
“Menurut saya, itu sangat tepat. Sebetulnya, reformasi (institusi kepolisian) itu cetak birunya sudah ada, (tapi) pelaksanaannya yang belum (diterapkan),” ucap pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia ini kepada wartawan.
Ketika ditanyakan soal kehadiran Komisi Reformasi Kepolisian nantinya, apakah ada benturan kepentingan serta terjadi tumpah tindih kebijakan dengan Komisi Kepolisian (Kompolnas) RI yang sudah terbentuk sebelumnya, Benny menyatakan belum mengetahui ke depannya.
“Tidak tahu (tumpang tindih tugas) dengan itu (Kompolnas). Pokoknya, kita mendukung supaya kepolisian jadi lebih baik, menjadi lembaga pengayom dan penegak hukum. Itu bagus, kita mendukung Presiden Prabowo,” paparnya menegaskan.
Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR RI lainnya Nasir Djamil menyarankan presiden memimpin langsung reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat merespons kabar adanya pembentukan komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
Dengan terlibatnya secara langsung Presiden, menurut Nasir, upaya reformasi bisa dicapai dan rencana strategis Polri ke depannya bisa dirasakan masyarakat.
“Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” kata Nasir saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan reformasi terhadap Polri telah dilakukan sejak Kapolri dijabat Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Namun, dia pun memahami jika ada perilaku Polri yang masih belum sesuai harapan masyarakat.(*)
