kotasiaga@gmail.com
Sidoarjo, Siagakota.net- Ramainya pemberitaan terkait peserta seleksi perangkat desa, salah satunya Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, menyampaikan kekecewaannya atas hasil tes yang dinilai tidak transparan dan memunculkan banyak tanda tanya sehingga memicu Kepala Desa Kematren angkat bicara.
Kepala Desa Kemantren, H. Kuswandi, S.H., M.M., dikonfirmasi wartawan menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan perangkat desa di wilayahnya sudah dilakukan sesuai prosedur dan standar dari BKD Kabupaten Sidoarjo.
“Terima kasih, kami dari Pemerintah Desa Kemantren sudah melaksanakan proses penjaringan sesuai SOP dan panduan tes dari BKD. Jika ada kabar bahwa salah satu calon katanya lolos karena mendapat ucapan selamat, itu terjadi saat masih melihat hasil sementara dari komputer,” jelasnya.
Menurut Kuswandi, hasil awal yang terlihat bukan hasil akhir. Masih ada tes lanjutan terkait kompetensi pemerintahan desa yang menjadi bagian dari penilaian utama.
“Tes belum selesai saat itu. Ucapan selamat yang sempat disampaikan bukan keputusan resmi. Setelah semuanya tuntas, panitia mengumumkan secara resmi hasil tes dari BKD sesuai urutan nilai yang sah,” tambahnya.
Ia juga membantah adanya permainan atau praktik curang. “OTT yang terjadi sebelumnya itu terjadi sebelum pelaksanaan tes. Dan tahun ini, khususnya di Desa Kemantren, seleksi murni. Jadi kalau sampai ada permintaan revisi atau tes ulang, saya kurang setuju. Kasihan peserta yang sudah lolos dengan murni,” tegas Kuswandi.
Terkait pelantikan, Kuswandi menyampaikan akan mengacu pada hasil akhir dari BKD. “Kita rekomendasikan yang urutan pertama ke Kecamatan, dan selanjutnya diajukan ke Bupati untuk pelantikan. Kalau ada yang gugur, otomatis cadangan naik,” paparnya.
Kuswandi berharap, ke depan, tes bisa langsung di bawah kendali BKN agar lebih obyektif. “Kalau bisa ke depan langsung di BKN, agar benar-benar murni dan tidak mudah diintervensi. Kepada peserta yang belum lolos, saya harap legowo. Masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang,” pungkas Kepala Desa Kemantren.
Diberitakan sebelumnya, Tragedi OTT dua Kades aktif di Tulangan dan mantan Kades yang tersangkut dugaan jual beli jabatan beberapa waktu lalu menyisakan cerita pilu dari beberapa peserta seleksi calon perangkat desa.
Pasalnya, beberapa peserta seleksi perangkat desa, salah satunya Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, menyampaikan kekecewaannya atas hasil tes yang dinilai tidak transparan dan memunculkan banyak tanda tanya.
Salah satu Peserta berinisial MTF di hadapan awak media mengaku merasa dirugikan setelah hasil akhir seleksi berbeda dengan data awal yang ia peroleh saat live score diumumkan.
“Yang membuat saya kecewa, awalnya saat live score saya unggul. Tapi, saat pengumuman Berita Acara (BA), nilai saya justru tertinggal dari peserta lain. Padahal saya sempat diberi ucapan selamat atas capaian tersebut dan ini seperti saya diprank,” ujar MTF. Rabu (16/7/25).
Ia menegaskan, bahwa kekecewaannya bukan semata karena tidak lolos, melainkan karena proses yang dianggap tidak fair dan cenderung tertutup.
“Saya merasa kurang puas bukan karena saya kalah lalu tidak terima, tapi karena yang awalnya dinyatakan lolos, tiba-tiba saat keluar BA menjadi tidak lolos. Panitia penjaringan di desa pun tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana sistem penilaiannya. Tidak lama setelah pengumuman itu, malah muncul insiden OTT terkait jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Hal ini makin menguatkan kecurigaan saya,” jelasnya.
“Saya dan teman-teman awalnya yakin proses ini bersih. Tapi setelah melihat kenyataan adanya OTT yang sudah dirilis Polresta Sidoarjo, kami merasa kecewa. Kami sudah keluar uang untuk pendaftaran, mengurus berbagai surat penting, bahkan sampai izin kerja. Waktu dan tenaga kami pun terbuang sia-sia,” keluhnya.
Ia pun memberikan harapan dan saran atas kejadian ini, di antaranya pembatalan dan pencabutan hasil tes perangkat desa di 10 desa se-Kecamatan Tulangan, dan pelaksanaan tes ulang terhadap seluruh peserta secara terbuka dan adil.
“Saya berharap ke depan tidak ada lagi praktik jual beli jabatan. Proses seleksi harus bersih dari KKN. Tes ulang sangat penting agar hasilnya bisa benar-benar fair dan mengembalikan marwah yang telah tercoreng akibat ulah oknum. Ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tulangan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara umum,” pungkasnya.
Senada, Febry, calon perangkat desa lainnya, juga mengungkapkan kekecewaannya. “Tes belum selesai, tapi panitia sudah tahu siapa yang bakal jadi. Bahkan sempat menyampaikan ucapan selamat pada salah satu peserta perempuan yang katanya nilainya tinggi,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, “Perasaan saya waktu itu jengkel. Tes masih berlangsung, tapi panitia seolah sudah tahu siapa pemenangnya. Saya berharap ada pengulangan tes, karena saya merasa tidak ada kejujuran dalam seleksi kali ini,” tegas Febry.
Lebih lanjut, Febry berharap proses seleksi perangkat desa ke depan lebih transparan dan adil. “Semoga ke depan seleksi benar-benar bersih. Jangan sampai terulang dan muncul istilah-istilah seperti NPWP, ‘nomor piro wani piro’,” harapnya.(klik3)
