kotasiaga@gmail.com
Sidoarjo, Siagakota.net – Ribuan langkah penuh semangat budaya bergerak dari Museum Mpu Tantular menuju Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa Kliwon, 22 Juli 2025. Dalam aksi bertajuk Akselerasi Budaya (Aksi Selaras dan Aspirasi Budaya), para budayawan, seniman, spiritualis, dan pegiat warisan budaya Sidoarjo menyuarakan aspirasi luhur untuk perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian seni, budaya, dan nilai-nilai tradisi lokal.
Sesampainya di depan gerbang gedung dewan, aksi damai tersebut disambut dengan suasana khas kebudayaan. Orasi budaya menggema diiringi pertunjukan bantengan, pecutan, pembacaan puisi, serta pembakaran dupa dan kemenyan sebagai wujud spiritualitas dan penghormatan kepada leluhur. Doa untuk keselamatan dan kebaikan bumi Jenggolo turut dikumandangkan dalam suasana yang sakral dan syahdu.
Koordinator aksi, Bambang Purwanto, secara langsung menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan para pelaku budaya, di antaranya pembangunan gedung kesenian, kemudahan administrasi kelompok kesenian, perlindungan sosial seperti BPJS, perhatian terhadap situs-situs budaya dan punden, hingga dukungan terhadap praktik spiritual dan pengobatan alternatif.
Aksi ini mendapat respons dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dua anggota Komisi D, yakni Bapak H. Usman dan Bapak Bangun Winarso, turun langsung dan menyambut massa aksi dengan duduk lesehan di teras depan gedung DPRD. Dalam suasana akrab dan terbuka, mereka berdiskusi dan merespons satu per satu aspirasi yang disampaikan.
Terkait aspirasi pembangunan gedung kesenian, kedua anggota dewan menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo sebenarnya sudah dua kali menginisiasi pembangunan gedung seni budaya.
Namun sayangnya, kedua gedung tersebut dialihfungsikan. Gedung pertama kini menjadi Gedung Wanita, sedangkan gedung kedua, setelah selesai dibangun, digunakan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat kebutuhan ruang ekspresi seni budaya di Sidoarjo semakin mendesak.
Untuk Nomor Induk Kesenian, dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota dewan menyarankan agar pelaku seni berkoordinasi langsung dengan instansi tersebut guna memperoleh kejelasan dan kemudahan prosedur.
Terkait BPJS, Bangun Winarso menjelaskan terdapat dua jenis:
BPJS Kesehatan, yang dapat diakses gratis oleh seluruh warga Sidoarjo dengan syarat memiliki KTP Sidoarjo dan bersedia dilayani di kelas 3.
BPJS Ketenagakerjaan, yang pengajuannya dilakukan oleh masing-masing pemberi kerja kepada BPJS terkait.
Menanggapi aspirasi soal pemberdayaan penjaga situs budaya dan punden, Bangun menginformasikan bahwa Pemkab Sidoarjo telah memiliki regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Ia menyebut perda ini dapat menjadi payung hukum untuk berbagai langkah konkret, seperti pemberian anggaran bagi kuncen dan juru pelihara situs budaya.
Aksi budaya ini tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga membuka ruang dialog dan refleksi bersama tentang pentingnya melestarikan jati diri budaya lokal di tengah gempuran zaman. Aksi damai yang penuh estetika dan spiritualitas ini menjadi simbol bahwa pembangunan yang hakiki harus beriringan dengan pelestarian nilai-nilai tradisi.
Para budayawan berharap, dengan adanya dialog ini, tidak berhenti hanya di forum diskusi, melainkan menjadi gerbang perubahan konkret di Kabupaten Sidoarjo. Warisan leluhur bukan untuk dikenang semata, melainkan dijaga, dihidupi, dan diwariskan sebagai sumber kekuatan masa depan. ( klik3)
